Surabaya (16/8). Dalam pengantarnya Kepala Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Surabaya Dr. Ir. M. Musyaffak Fauzi, SH., MSi., menyampaikan bahwa reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik merupakan suatu keniscayaan/keharusan. Untuk melakukan reformasi birokrasi tersebut dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh untuk mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi di tingkat pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT), dengan memberdayakan semua fungsi manajeman dan sumberdaya yang ada.
Salah satu upaya yang dilakukan BBKP Surabaya untuk mendukung dan mewujudkan reformasi tersebut adalah dengan menyelenggarakan kegiatan “Internalisasi Reformasi Birokrasi” pada 15 Agustus 2017 di Ruang Rapat BBKP Surabaya. Internalisasi merupakan sosialisasi yang ditujukan kepada semua pegawai lingkup BBKP Surabaya.
Dalam acara internalisasi ini disampaikan beberapa hal penting oleh Kabag Umum BBKP Surabaya, Ir. M. Samsul Hedar diantaranya adalah 8 (delapan) area rencana aksi perubahan nasional Tahun 2015 – 2019 yaitu: 1) Revolusi mental aparatur, Penguatan, 2) Pengawasan, 3) Akuntabilitas, 4) Kelembagaan, 5) Tata Laksana, 6) Sumberdaya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN), 7) Peraturan Perundang-undangan, dan 8) Pelayanan publik. Apabila ingin dikembangkan bisa ditambahkan mengenai OHSAS 8001 Tahun 2007 tentang Sistem Manajeman Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
Berkenaan dengan 8 (delapan) rencana aksi tersebut yang perlu dicermati apakah UPT sudah mempunyai map/peta bisnis proses makro dan mikro yang sudah dipampang atau di”publish” ke masyarakat, Apabila belum, langkah awal adalah dengan melengkapi/menyempurnakan peta bisnis proses tersebut termasuk Standard Operational Procedure (SOP) di setiap kegiatan yang dilakukan beserta tata hubungan kerja antar unit kerja.
Selain itu, disampaikan pula agenda prioritas yang segera mungkin dilakukan yaitu pelaksanaan program Quick Wins dan analisis organisasi secara menyeluruh dan simultan.
Peserta Internalisasi terdiri dari seluruh pejabat struktural, perwakilan dari pejabat fungsional dan pegawai BBKP Surabaya. Dengan pemahaman dan persepsi yang sama diharapkan sasaran reformasi birokrasi yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dapat tercapai sebelum 2019 (herny).
Internalisasi Reformasi Birokrasi di BBKP Surabaya
